Friday, November 2, 2012

Dampak Perubahan Iklim Mengancam Ekonomi Rakyat di Asia Pasifik

Asia-Pasifik tidak boleh mengabaikan keberlanjutan lingkungan hidup, dan lebih mendahulukan pertumbuhan ekonomi. Jika tidak, akan terjadi kesenjangan besar di kawasan padat populasi itu, terutama dalam pemenuhan akses kebutuhan dasar seperti air dan sanitasi, bagi sekitar 1,9 miliar rakyat miskin di Asia Pasifik.
Demikian yang terungkap dalam laporan Badan PBB untuk Pembangunan (UNDP), dalam peluncurannya di Jakarta, Kamis 10 Mei 2012. Publikasi ini bertujuan menghidupkan kembali dialog perubahan iklim menjelang Konferensi Rio+20, di Rio de Janeiro, Brazil, Juni mendatang.
“Masa depan dunia bergantung pada keputusan-keputusan yang diambil di Asia dan Pasifik berkaitan dengan pertumbuhan rendah karbon. Tujuannya jelas: kurangi kemiskinan, tingkatkan kemakmuran tetapi kurang jejak emisi karbon,” ungkap Asisten Sekjen PBB, merangkap Asisten Administrator dan Direktur Regional UNDP untuk Asia Pasifik, Ajay Chibber.


UNDP meminta Indonesia menjadi tuan rumah peluncuran regional laporan tersebut, karena kepemimpinannya dianggap menujukkan jalan menuju masa depan yang lebih hijau. Indonesia adalah salah satu negara yang berinisiatif memberikan komitmen sukarela, menurunkan emisi karbonnya sebanyak 26 persen sebelum tahun 2020, dan bertahap hingga 41 persen dengan dukungan internasional yang memadai.
Menurut UNDP, Indonesia adalah negara yang tumbuh pesat, yang dihadapkan dengan kerentanan terkait perubahan iklim.
“Deforestasi dan perubahan penggunaan lahan di Indonesia merupakan sumber emisi gas rumah kaca yang signifikan. Indonesia sekarang mengambil langkah-langkah untuk mengurangi emisi di sektor ini dengan membentuk Satuan Tugas REDD+, untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan itu,” tambah Ajay Chibber.
Sementara itu, Presiden Yudhoyono pada saat peluncuran laporan itu di Istana Negara, Kamis mengatakan pentingnya mengajak masyarakat untuk meningkatkan partisipasinya, dalam mengurangi bencana akibat perubahan iklim. Salah satunya adalah kegiatan menanam pohon.
“Yang tidak kalah pentingnya, kita ajak masyarakat untuk lebih memahami prinsip pengelolaan pembangunan yang bertanggung-jawab. Kita tanamkan rasa tanggungjawab pada pelestarian daya dukung ekosistem, dan perbaikan kualitas ling-kungan hidup.  Kita gagas kegiatan penanaman dan pemeliharaan pohon, yang dimulai di Kabupaten Bogor pada tahun 2007 dan alhamdulillah terus berlanjut hingga kini. Melalui gerakan nasional, setiap tahunnya Indonesia menanam 1 miliar pohon,” kata Presiden.
Ia menambahkan, pada konferensi global di Rio de Janeiro, Indonesia akan ikut menyumbangkan ide-ide praktis untuk mengurangi dampak bencana iklim secara nasional, regional, dan global.
“Kita yang ada di kawasan Asia Pasifik terpanggil untuk menyumbangkan ide-ide praktis yang berkenaan dengan pembangunan berkelanjutan. Laporan UNDP yang kita luncurkan ini melengkapi kita dengan pengetahuan yang lebih baik, tentang masalah-masalah pembangunan berkelanjutan yang dihadapi kawasan Asia Pasifik, serta cara praktis untuk mengatasi masalah tersebut,” tambah Presiden SBY