Tuesday, October 8, 2013

Hamparan Kabut Asap Kebakaran Hutan Aceh

Cuaca panas terik di bulan Ramadhan, saat  berpuasa bagi saudara-saudara kita kaum Muslim, dimulai sejak pertengahan Juli hingga pertengahan Agustus 2012. Kaum muslim menahan diri dari lapar dan dahaga sehingga membuat kondisi tubuh melemah. Pemandangan orang-orang yang tertidur di berbagai tempat kerja bukan lagi hal yang asing selama bulan yang dijalankan sebagai bentuk keyakinan oleh orang  Islam di Aceh.

Di seluruh sudut kota Banda Aceh, semua restoran ditutup pada siang hari dan sejumlah non-Muslim tidak dapat menemukan tempat umum untuk membeli makanan selama bulan tersebut.
Meskipun ini bulan yang penuh perjuangan, saya tetap memantau berita dengan perangkat komunikasi yang selalu mengirimkan berita tentang asap dan titik api yang menutupi beberapa propinsi di Thailand dan Aceh dengan sekejap mata.
Bagian pertama berita telah dipublikasikan pada tanggal 11 Agustus 2012 yang memberitakan tentang kabut  yang menutupi langit di propinsi Songkhla, sebagian di laut dan pegunungan juga di rawa-rawa Songkhla dimana asap hampir menutupi semua kawasan tersebut (Matichon Daily, Senin 13 Agustus 2012, Vol. 35, No. 12574, halaman 16).
Kemudian diikuti publikasi bagian kedua,  dimana Petugas Lingkungan di 16 daerah di Songkhla melaporkan tentang asap yang menyebar di bagian selatan Thailand akibat kebakaran hutan melalui informasi satelit dari NOAA-18 pada 12 Agustus 2012. Sementara jumlah titik api di pulau Sumatera menurun dari 239 titik pada 11 Agustus 2012 menjadi 163 titik.
Adapun kualitas udara pada 13 Agustus 2012 di provinsi Songkhla, Narathiwat, Yala dan Satul, dihitung dari jumlah polusi partikel adalah 10 mikron dalam diameter atau kurang (PM 10) telah menurun, dan kualitas udara menjadi baik dan tidak menimbulkan dampak pada kesehatan (Matichon Daily, Rabu 15 Agustus 2012, Vol. 35, No 12.576, halaman 15).
Membaca berita dari Thailand membuat saya tertarik melihat asap akibat kebakaran hutan di sepanjang gunung Bukit Barisan di Lembah Seulawah, Aceh Besar, Propinsi Aceh yang kelihatan seperti asap mendidih sejak hari pertama saya menginjakkan kaki di Aceh pada tanggal 4 Juli 2012.
Setiap tahun, asap dari Indonesia bertiup sampai ke Thailand bagian selatan juga sampai ke Malaysia dan Singapura. Hal tersebut diakibatkan oleh kebakaran hutan di beberapa wilayah di Indonesia termasuk Pulau Sumatera dan hutan yang ada di Aceh.
Hal tersebut membuat saya membaca dan memeriksa berita yang ditulis oleh Mohammad Burhanudin, dari Kompas yang mengambil foto dan mengumpulkan informasi tentang kebakaran hutan di Bukit Barisan. Kebakaran hutan musiman tahun ini tampaknya telah terjadi lebih lama dari tahun-tahun sebelumnya.

Siang hari yang panas pada tanggal 30 Juli 2012, Mohammad Burhanudin mengemudi menuju Pegunungan Bukit Barisan. Setelah beberapa menit melewati padang rumput halus, mobil mulai menanjak pada titik 45 kilometer sepanjang jalan Banda Aceh-Medan. Perjalanan yang kami lalui hampir dua jam. Pohon-pohon terlihat sedikit dan tumbuhnya jarang-jarang di sepanjang sisi jalan yang kami lewati dan tidak ada keanekaragaman tumbuhan tropis lainnya kecuali pohon-pohon pinus besar. Disekeliling desa-desa, kami menemukan perkebunan coklat dan kopi menyebar agak jarang.
Asap yang menyebar tak terhitung jumlah titiknya dan semakin kami mendekat ke daerah tujuan, asap semakin jelas terlihat. Di setiap titik kebakaran, kami melihat pekerja sedang membabat tanaman. Kelihatannya seperti membakar rumput dan tumbuhan kecil lainnya untuk ditanami tanaman yang baru. Setiap titik pembakaran tidak begitu luas tetapi merupakan bagian dari lahan pertanian dan pemukiman penduduk setempat.
Kembali ke dataran rendah di Banda Aceh, hal pertama yang saya lakukan adalah membaca Sejarah Singkat dan Analisis Krisis Kebakaran Hutan di Indonesia oleh Gellert K. Paul (1998) (hal. 63-85) yang menjelaskan latar belakang kebakaran hutan sejak 1982-1983.
Pada tahun itu, 3,2 juta hektar hutan di Kalimantan Timur telah terbakar, dan secara berturut-turut, pejabat dari lembaga negara dan pemerintah mengeluarkan kebijakan "tebang dan bakar" yang merupakan  praktek pertanian petani  dalam skala kecil dan El Niño.
Dampak dari agro industri pada pada deforestasi dan kebakaran hutan, dari informasi yang ditemukan bahwa setelah kebakaran hutan, 69 persen  dari kawasan hutan telah menghadapi deforestasi dan degradasi. Di antaranya, setidaknya ada enam kebakaran hutan besar yang terjadi berturut-turut di Sumatera.
Pembakaran hutan dalam skala petani kecil terjadi secara signifikan dan kurang diperhatikan daripada pembakaran hutan untuk perkebunan agro industri.
Sejak 1990-an, perkebunan komersial telah berkembang pesat, khususnya di sekitar kolam dan rawa-rawa di Kalimantan Tengah. Pada periode tahun 1997-1998 terlihat kebakaran hutan yang paling parah menyebar sampai ke Malaysia dan Singapura. Negara-negara tetangga menuntut Indonesia untuk bertanggungjawab terhadap polusi udara dan segera menanganinya sebagai upaya pengurangan dampak asap yang bertiup dari Indonesia.

Akibat tekanan keras dari dari Negara-negara tetangga tersebut, Menteri Kehutanan Indonesia melarang perusahaan perkebunan membuka lahan dengan proses membakar hutan. Namun, estimasi kerusakan yang dipresentasikan oleh NGO dan pemerintah Indonesia menunjukkan perbedaan.
Hal yang paling buruk dari pembakaran itu sendiri adalah asap yang bertiup sampai ke Negara-negara tetangga dan menimbulkan polusi udara.  
Kabarnya, polusi udara dari kebakaran hutan di Sarawak digunakan  sebagai ukuran yang mendorong Perdana Menteri Malaysia saat itu, Dr Mahathir Mohamad untuk mengeluarkan peringatan berbahaya dengan meminta masyarakat Sarawak untuk menggunakan masker dan mengumumkan situasi darurat.
Sementara itu, Singapura pernah menerbitkan hasil pantauan satelit yang menunjukkan bahaya dari asap sebagai akibat dari persiapan pembukaan perkebunan komersial di Indonesia. Lebih dari seribu orang di Malaysia mengalami masalah sistem pernapasan dan  mata serta penutupan sekolah dan bisnis serta pembatalan penerbangan.
Tentu saja, asap dari pembakaran hutan di Indonesia juga bertiup sampai ke Thailand Selatan.
Pada akhir 1997, beberapa perusahaan perkebunan harus menghentikan pembakaran hutan atau izinnya akan dicabut. Akibatnya, intensitas asap telah menurun. Namun pada awal tahun 1998, kebakaran hutan mulai terjadi kembali.
Untuk memahami kebakaran hutan di Indonesia dan permasalahannya, kita harus menelusuri kembali ke sejarah penebangan dan model kebijakan pembangunan ekonomi negara tersebut.
Akibat krisis minyak, Pemerintah Indonesia menekankan pergeseran kebijakan untuk mendorong agro industri hilir maju pesat termasuk industri kayu lapis, kayu dan kertas. Ini mengakibatkan menjamurnya perkebunan kelapa sawit dan pemerintah mengklaimnya sebagai upaya pembangunan berkelanjutan.
Kayu lapis menjadi produk ekspor utama Indonesia sejak tahun 1980. Kemudian digantikan dengan ekspor kayu bulat pada tahun 1985 karena bernilai ekonomi tinggi dan dimintai oleh industri pengolahan kayu. 

Aktivis lingkungan mengklaim bahwa perusahaan-perusahaan Jepang dan Amerika yang telah berkontribusi pada berkurangnya hutan di Indonesia. Apkindo (Asosiasi Panel Kayu Indonesia) atau Asosiasi Produsen Panel Kayu Indonesia yang diketuai oleh Mohammad Bob Hasan telah mencapai banyak keberhasilan di pasar pengolahan dan produk kayu yang menjangkau pangsa pasar Jepang dan kemudian dapat mendominasi pasar Jepang, Korea Selatan dan Taiwan. Pengaruh Apkindo terus meningkat dan kemudian diikat dalam perjanjian konsesi HPH dikemudian hari.  
Selama meningkatnya ekspor kayu lapis, terjadi kekurangan pasokan bahan baku kayu akibat deforetasi parah di Kalimantan dan Sumatera dalam 15 tahun terakhir sejak industri tersebut dirintis.
Pada tahun 1990, Pemerintah Indonesia kemudian mengalihkan strategi kampanye hasil bumi untuk perdagangan dengan slogan “agro industry berkelanjutan” dalam rangka memenuhi kebutuhan industri pengolahan kayu dan memulihkan hutan.  

Dengan demikian, perkebunan kelapa sawit telah menjadi kontributor utama terhadap kebakaran hutan pada tahun 1997 dan 1998. Karena dorongan dari pemerintah dan kenaikan harga minyak sawit, perkebunan telah berkembang pesat dan menyebabkan kebakaran hutan yang ekstrim.

Di tengah-tengah krisis ekonomi, keuangan dan politik, Indonesia harus mendevaluasi mata uangnya yang menyebabkan lebih banyak tekanan untuk mengganti hutan alam dengan perkebunan. Skema tersebut didorong oleh investor Negara maju dan kroni Presiden Soeharto yang mengeruk keuntungan besar dari ekspor minyak sawit.

The International Monetary Fund (IMF) juga memperpanjang bantuan keuangan berdasarkan pada satu kondisi bahwa investor di bidang industri  hutan harus didorong untuk berinvestasi di industri minyak sawit Indonesia.
Para pejabat pemerintah cenderung menyalahkan petani yang menebang dan membakar hutan sebagai pelaku pembakaran hutan. Selama tahun 1982-1983, mantan Menteri Kehutanan dan Menteri Lingkungan Hidup, Sarwono Kusumaatmadja dan Djamaluddin Suryohadikusumo, mengklaim bahwa industri berkontribusi terhadap munculnya El Nino dan juga mengklaim petani yang menjadi penyebab pembakaran hutan. Namun demikian, pernyataan keduanya menuai kritik karena dianggap kurang cerdas dalam mengatasi dampak dari kerusakan yang telah ditimbulkan.
Akhirnya, Djamaluddin Suryohadikusumo mengeluarkan pernyataan bahwa lebih dari 176 perusahaan harus bertanggungjawab atas kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan. Dia mengancam akan mencabut hak konsesi dari 133 perusahaan perkebunan, 28 perusahaan terlibat langsung dengan industri tanaman komersial hilir dan 15 perusahaan yang terlibat dalam proses perpindahan tenaga kerja ke daerah tersebut. 

Berdasarkan penyelidikan pemerintah, 27 perusahaan diduga melanggar hukum. PT London Sumatra bertanggung jawab untuk pembakaran sebagian besar dari hutan dekat Danau Jempang dan hukuman maksimum untuk kejahatan tersebut adalah penjara eksekutif perusahaan dan denda 200 juta rupiah. Banyak orang menduga bahwa orang-orang berpengaruh berada di balik kejadian kebakaran hutan.
Salah satu masalah besar yang berdampak dari pembakaran hutan adalah polusi udara dari asap yang menyebar kemana-mana. Bahkan ada beberapa saran yang menganjurkan pemerintah untuk mencabut peraturan perundang-undangan yang dinilai lemah dan tidak bisa ditegakkan. Pemerintah harus meninjau dan menetapkan arah baru untuk menetukan kapan dan di mana memulai kembali industri yang berkaitan dengan hutan, bagaimana mekanisme pembakaran hutan harus dilakukan dan upaya pemulihan kembali.

Dari kebijakan untuk mempromosikan monokultur seperti tebu atau perkebunan singkong di masa lalu hingga promosi perkebunan eucalyptus oleh investor dalam beberapa dekade terakhir, semua kebijakan berdampak pada berkurangnya keanekaragaman hayati dan menyebabkan degradasi sumber daya alam lokal.
Sementara pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan untuk mempromosikan perkebunan kelapa sawit di hutan yang didanai oleh investor, pemerintah Thailand memberikan izin investor dari dalam negeri dan dari Malaysia untuk menyewa ratusan ribu hektar lahan untuk perkebunan kelapa sawit di provinsi Suratthani dan Krabi. Skema tersebut telah menyebabkan konflik yang terus berlanjut antara petani kecil dan para investor serta pemerintah.
Pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat bergerak menuju desentralisasi dan pengelolaan sumber daya alam yang tepat untuk memastikan keberlanjutan dan redistribusi sumber daya?

Tentang Penulis: Ruayrin Pedsalabkaew, fellow pada Asian Public Intellectual (API), Reporter Deep South Watch yang telah melakukan penelitian tentang isu-isu perampasan lahan oleh perusahaan multinasional di Aceh: Dampaknya terhadap Hak Asasi Manusia dan Kearifan Lokal. Pendapat penulis tidak menggambarkan pandangan API Fellowships Program, The Nippon Foundation, the Coordinating Institution, dan/atau lembaga partner.